Pemilu, Literasi Politik Menuju Kedewasaan

Konsep formal demokrasi menyoroti dua aspek utama, yaitu kesetaraan politik warga negara dan gagasan pemerintahan yang baik (Buku Diskursus Politik Lokal, 2015).

Kesetaraan politik tidak hanya sebatas kesamaan kesempatan dan ruang ekspresi pilihan politik, akan tetapi juga perlindungan politik sebagai mekanisme utama yang dikembangkan, serta selalu harus diperjuangkan juga keyakinan bahwa kelompok minoritas niscaya mendapat perlindungan dalam segenap ekspresi politik mereka.

Guna memastikan demokrasi berjalan dengan prinsip HAM yang mencerminkan aspek kesetaraan politik, maka terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan guna memitigasi penanganan terhadap politik primordialisme.

Pertama, Aspek Regulasi. Sebagai negara yang beradab, demokrasi yang dikembangkan Indonesia harus compatible dengan standar norma hak asasi manusia (HAM) yang memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memastikan perlindungan hak memilih dan hak dipilih tanpa diskriminasi.

Dengan dasar apapun baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, tindakan diskriminasi tidak dibenarkan. Penguatan aturan kepemiluan baik melalui undang-undang ataupun peraturan teknis oleh penyelenggara diharapkan membawa kesegaran dan mampu mengurangi tindakan diskriminasi, termasuk perumusan sanksi yang paling tepat

Kedua, Penegakan Hukum. Peran yang tidak kalah penting, mendorong penegakan hukum secara objektif dan imparsial dengan jerat KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perang melawan politik primordialisme yang terwujud dalam tindakan aktif berupa penyebarluasan paham diskriminasi, tidak saja menjadi domain pengawas kepemiluan, akan tetapi memerlukan sinergi dan peran lembaga-lembaga negara lain yang diberikan mandat pengawasan.

Ketiga, Kampanye Cerdas. Tanggung jawab pendidikan politik dibebankan kepada pemerintah dan partai politik, termasuk pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi. Program kerja dan adu gagasan, seharusnya yang ditampilkan oleh pasangan calon kepala daerah ataupun tim suksesnya.

Visi dan misi yang disampaikan merupakan komitmen sekaligus parameter arah pembangunan yang akan dijalankan bila terpilih. Warga secara aktif turut berpartisipasi menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan, sekaligus melakukan pengawasan.

Keempat, merayakan Keragaman. Keragaman yang dimiliki Indonesia harus didorong menjadi episentrum mempererat pertalian dan kebersamaan sebagai sebuah bangsa, bukan menjadi “bahan bakar” yang terus diproduksi untuk memunculkan politik primordialisme.

Keragaman perlu didorong untuk dihadirkan dan diwujudkan dalam praktik sehari-hari, tidak terbatas momentum pemilihan kepala daerah, akan tetapi menjadi semangat mempersatukan dan berbagi peran. Manifesto tersebut dihadirkan sebagai implementasi prinsip kesetaraan (equality), ketergantungan (interdefendance), universal (universality) dan non diskriminasi.(*)

#Polrestanjungpinang, #Pilkadadamai, #Pilkadaserentak