Tribratanews.kepri.polri.go.id-Tanjungpinang-Talk Show Ngopi ( Ngobrol Pagi ) bareng Aliansi Jurnalis Independen ( AJI ) yang live melalui RRI dalam Mengawal Pilkada Damai tentang Solusi Menertibkan Media Sosial pada Pilkada 2018 mendapat tanggapan positif oleh Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro S.H., S.I.K. M.H., selasa (28/2) pagi.

Hal ini diungkap Ardiyanto setelah selesai menjadi narasumber dengan memberikan apresiasi yang tinggi kepada AJI karena sudah menyelenggarakan acara yang bisa memberikan pencerahan dan batasan kepada masyarakat, ASN dan para tim pemenang Paslon dalam medsos untuk mengawal Pilkada Damai, terang Ardiyanto kepada para awak media.

Jauh dari sebelum pelaksanaan Pilkada 2018 dalam pemilihan Walikota, Polres Tanjungpinang sudah membentuk Tim Cyber Troop untuk mengatasi persoalan yang ada di Media Sosial ( Medsos ) dengan melakukan profiling, cyber patrol , Take Down kepada akun Fake ( Palsu ) serta Counter Opini tentang penyebaran Hate Speech, SARA maupun berita Hoax yang kerap dijadikan untuk keuntungan ataupun kepentingan pribadi, golongan maupun organisasi yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memecah belah NKRI.

Apalagi sekarang di Provinsi Kepulauan Riau saat ini hanya Kota Tanjungpinang yang memilih Kepala Daerah dalam Pilkada serentak di 171 daerah Indonesia, tentunya peran Medsos sangat berpotensi akan beredarnya berita Hoax, Hate Speech, SARA maupun Black Campaign, ujar Ardiyanto.

Polres Tanjungpinang akan selalu berkomitmen dalam mengawal Pilkada damai dan menjaga Netralitas serta menindak para oknum-oknum yang berusaha mencederai pesta demokrasi yang berlangsung, jika ditemukan nya suatu tindak pidana akan langsung kita proses sesuai Undang-Undang yang berlaku, bilamana ada pelanggaran Pemilu tentu nya Sentra Gakkumdu akan memproses sesuai aturan maupun Perundang-Undangan Pemilu, tegas Ardiyanto.

Ardiyanto juga menghimbau kepada para awak media juga bisa memberitakan sesuai fakta jangan memihak kepada salah satu pasangan calon, sehingga hilangnya Independen maupun netralitas dalam pemberitaan yang diliput tidak berimbang.

Karena kekuatan media sangat besar, jadikan masyarakat mampu menilai secara baik dalam memilih Kepala Daerah selama 5 tahun mendatang dalam memimpin serta membangun Kota Tanjungpinang dengan aman dan nyaman serta berkualitas, pungkas Ardiyanto.(*)



#Polrestanjungpinang, #Pilkadadamai, #Sinergitaspolriaji

Tanjungpinang-Pelaku Hate Speech (Ujaran kebencian) MKN (54) ditangkap Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Tanjungpinang, kamis (22/02) sore.

“MKN yang ditangkap saat berada dirumah kosan yang dia sewa di Jalan Korindo Sei Lekop kijang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau karena memposting konten ujaran kebencian yang bersifat SARA di Google+ ( google plus ).

Kapolres Tanjungpinang AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro S.H., S.IK., M.H didampingi Kasat Reskrim AKP Dwihatmoko Wiroseno S.H membenarkan bahwa MKN ditangkap karena memposting Hate Speech yang bersifat SARA dengan menyebut etnis tertentu dan kepala daerah, keterangan ini Ardiyanto sampaikan saat konferensi pers yang dilakukan di lobi Polres Tanjungpinang, jum’at (23/02) pagi.

MKN dilaporkan berdasarkan LP - B /144/VIII/2017/KEPRI/SPK-RES TPI tanggal 24 Agustus 2017 An. Pelapor Suaeb dan LP-B/18/II/2017/KEPRI/SPK-RES TPI tanggal 21 Februari 2018 an. Billy Apriansyah Saputra.

Barang bukti yang kita sita dari pelaku berupa 1 ( satu ) unit tablet merek Asus warna hitam beserta memory card, 1 ( satu ) lembar kartu pengenal media rakyat, 1 ( satu ) buah akun facebook atas nama pelaku dan 1 ( satu ) buah Hard Disk Eksternal yang berisi eksport ( unduhan ) akun facebook pelaku, terang Ardiyanto.

“Saat ini penyidik kita sedang menggali isi konten lain yang ada di akun Google + dan Facebook milik pelaku diluar dari konten yang sudah dilaporkan." jelas Ardiyanto.

MKN kita kenakan dengan Pasal 45 a (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 1 Milyar dan pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman hukuman 4 tahun dengan denda 750 juta, pungkasnya.(*)

Tanjungpinang - Pemberlakuan sistem Online dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi ( SIM ) akan diberlakukan oleh Satpas ( Satuan Penyelenggara Administrasi ) SIM Sat Lantas Polres Tanjungpinang.

Hal ini langsung disampaikan langsung oleh Kasat Lantas Polres Tanjungpinang AKP Krisna Yowa Ramadhani S.I.K pada saat konferensi pers kepada media di ruang pelayanan SIM, selasa ( 21/02 ) siang.

Krisna menyampaikan bahwa saat ini proses pembuatan SIM bagi masyarakat Kota Tanjungpinang akan lebih dimudahkan karena sistem nya sudah Online, terang Krisna.

Masyarakat tidak perlu lagi merasa khawatir apabila SIM mereka berasal dari luar Kota Tanjungpinang, masyarakat bisa langsung mendaftarkan dan akan diproses oleh Satpas SIM Polres Tanjungpinang.

Tentunya proses pembuatan SIM yang akan diperpanjang dari daerah asal mereka juga harus mempunyai Sistem Online, kalau belum masyarakat juga bisa memutasikan SIM nya ke Kota Tanjungpinang, kemudian berdasarkan surat yang dimutasikan akan kita proses perpanjangan nya, terang Krisna.

Polri khususnya Korps Lalu Lintas ingin memudahkan masyarakat dalam proses pembuatan SIM, apalagi masyarakat yang tinggal maupun bekerja disini tidak semuanya asli Tanjungpinang, dengan sistem Online ini akan terkoneksi ke daerah-daerah yang terlebih dahulu sudah Online.

Untuk di Polda Kepri yang sudah memakai sistem Online Polresta Barelang dan Polres Tanjungpinang. Rencana kedepannya dalam proses pemasangan Polres Bintan, Lingga dan Natuna.

“Untuk biaya proses pembuatan SIM yang sudah ditetapkan sesuai dengan PP No 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. ” pungkas Krisna.(*)


#Polrestanjungpinang, #SIMOnline

Tanjungpinang- (Rabu,21/02/2018) Patroli Engku Putri 3 yang merupakan Patroli yang dilakukan oleh polwan Polres Tanjungpinang hari ini melakukan kegiatan patroli di Pulau Penyengat. Patroli Engku Putri 3 yang hari ini dilaksanakan dan dipimpin oleh AIPDA DEVI INDRIANI dan 3 orang anggota polwan Polres Tanjungpinang lain melaksanakan kegiatan sambang dan memberi himbauan kepada masyarakat di Pulau Penyengat.

Sebelum sampai di Pulau Penyengat Patroli Engku Putri 3 ini memberikan himbauan kepada masyarakat di Plantar Penyengat yang sedang menunggu pompong dan juga kepada tekong (pengemudi pompong) untuk selalu berhati hati pada saat naik ataupun turun dari pompong tersebut karena tangga di sekitar plantar tersebut berlumut dan licin.  Diingatkan kembali juga terhadap tekong pompong selalu menyediakan dan memberikan life jacket kepada penumpang karena antisipasi apabila cuaca buruk, angin kencang dan gelombang kuat.

Selain itu juga polwan polwan tersebut mengantisipasi wisatawan dari luar kota yang akan berkunjung ke pulau penyengat untuk menjaga barang bawaan dan barang berharga lainnya.

Ternyata selain melakukan patroli di Pulau Penyengat, maksud dan tujuan Polwan Engku Putri 3 dari Polres Tanjungpinang ini untuk menyambangi salah satu warga yang bernama ibu ASNAH (70th) di Jl Istana laut Kp. Bulang di Pulau Penyengat. Polwan Engku Putri 3 yang dipimpin oleh AIPDA DEVI INDRIANI mendengar dari pak RT di Pulau Penyengat dan beberapa masyarakat bahwa Ibu ASNAH tersebut sudah tua dan tidak dapat melihat serta mendengar lagi. Anak dan menantunya hanya bekerja sebagai pengangkat air di Pulau Penyengat tersebut. Maka tergeraklah hati Polwan Engku Putri 3 tersebut untuk memberi tali kasih kepada Ibu ASNAH dan keluarga.

Ini merupakan wujud kepedulian kita terhadap sesama manusia. Kita harus saling membantu, menolong dan memberi kepada mereka yang membutuhkan karena segala rezeki merupakan titipan dari Tuhan YME .(*)

#Polrestanjungpinang, #Engkuputri, #pilkadadamai

Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menyebut Polri sudah mengantongi nama para aktor penyebar hoax terkait rekayasa isu kekerasan terhadap pemuka agama. Rekayasa isu ini disebut sangat sistematis.

"Misalnya saja, dari media sosial. Diketahui ada puluhan ribu artikel pembahasan yang membahas dan berkorelasi dengan permasalahan penyerangan ustaz, ulama, dan tokoh agama," ungkap Ari.

Kabupaten Bandung - Wakapolri Komjen Syafruddin mengunjungi KH Umar Basri (60), Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Kabupaten Bandung, yang pernah menjadi korban penganiayaan. Pelaku diduga mengalami gangguan jiwa.

Pantauan detikcom, Rabu (21/2/2018), kedatangan Syafrudin bersama jajaran Mabes Polri, Polda Jabar dan Polres Bandung disambut oleh unsur Muspida Kabupaten Bandung dan keluarga besar Pesantren Al-Hidayah dengan diiringi selawat dari para santri.

Syafruddin langsung menemui Mama sapaan karib KH Umar Basri. Ia sungkem kepada Mama dan duduk di sofa berwarna hitam. 

"Alhamdulillah sudah sehat," kata Syafrudin membuka pembicaraan.

Salah satu perwakilan keluarga membeberkan kondisi Mama Umar kepada orang nomor dua di Mabes Polri itu "Sudah sehat, walaupun masih kontrol, kami atas nama keluarga besar mengucapkan terimakasih atas dorongan dan doa dari semua pihak," ujar Mama diwakili.

Ia mengungkapkan Mama Umar kini sudah dapat kembali beraktivitas seperti biasa. "Sekarang alhamdullilah, pengajian sampai hari ini tidak berhenti. Begitupun yang melayat, hari ini terus berdatangan, begitupun bantuan moril," ungkapnya.

Mama mengenakan jas berwarna hitam dengan dalaman kaos dan peci berwarna putih. Meski sudah dinyatakan sehat, mata sebelah kiri belum bisa terbuka secara normal. Komunikasi sudah lancar, meskipun harus diwakilkan dengan cara membisik kepada anggota keluarganya.

"Tinggal traumanya. Keluarga besar di sini banyak mengucapkan terimakasih," tambahnya.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Syafruddin memastikan kejadian serupa tidak akan kembali terjadi. "Insya Allah tidak akan terjadi, ada Pak Kapolres, Pa Sekda semua bersama-sama ikut mengamankan dan mencegah. Juga DKM dan MUI menjaga bersama-sama. Ini pelajaran, yang pertama dan yang terakhir," ujarnya.

Syafruddin menyatakan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dibutuhkan sinergitas antara masyarakat dan polisi.

"Polri tidak akan berhasil tanpa dukungan kuat dari masyarakat, tanpa dukungan kuat dari ulama, ustaz, tokoh ulama lainnya. Keberhasilan ini akan kita capai mana kala (diwujudkan) bersama-sama," ungkapnya.

Kedatangannya ke Pesantren Al-Hidayah sekaligus ingin memastikan aktivitas pesantren pasca penganiayaan Mama Umar kembali normal. Pihaknya mengaspresiasi kepada jajaranPolda Jabar dan Polres Badung yang gerak cepat melakukan pengungkapan kasus tersebut.

"Pengungkapan nya cepat tidak kurang dari lima jam. Pencegahan perlu, serta kerjasama semua pihak," tandasnya.

Iya menyebutkan Polri sudah melakukan langkah-langkah progresif untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.

"Langkah polri, sudah melakukan langkah-langkah yang sangat progresif bahkan bapak presiden dan wakil presiden memerintahkan untuk menjamin keamanan kepada seluruh ulama, tokoh agama yang lain, semua tempat ibadah, tempat fasilitas umum dan lainya," pungkasnya.

menjaga bersama-sama. Ini pelajaran, yang pertama dan yang terakhir," ujarnya.

Sumber : Detik.com

#Polrestanjungpinang, #Polripromoter

Konsep formal demokrasi menyoroti dua aspek utama, yaitu kesetaraan politik warga negara dan gagasan pemerintahan yang baik (Buku Diskursus Politik Lokal, 2015).

Kesetaraan politik tidak hanya sebatas kesamaan kesempatan dan ruang ekspresi pilihan politik, akan tetapi juga perlindungan politik sebagai mekanisme utama yang dikembangkan, serta selalu harus diperjuangkan juga keyakinan bahwa kelompok minoritas niscaya mendapat perlindungan dalam segenap ekspresi politik mereka.

Guna memastikan demokrasi berjalan dengan prinsip HAM yang mencerminkan aspek kesetaraan politik, maka terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan guna memitigasi penanganan terhadap politik primordialisme.

Pertama, Aspek Regulasi. Sebagai negara yang beradab, demokrasi yang dikembangkan Indonesia harus compatible dengan standar norma hak asasi manusia (HAM) yang memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memastikan perlindungan hak memilih dan hak dipilih tanpa diskriminasi.

Dengan dasar apapun baik ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, tindakan diskriminasi tidak dibenarkan. Penguatan aturan kepemiluan baik melalui undang-undang ataupun peraturan teknis oleh penyelenggara diharapkan membawa kesegaran dan mampu mengurangi tindakan diskriminasi, termasuk perumusan sanksi yang paling tepat

Kedua, Penegakan Hukum. Peran yang tidak kalah penting, mendorong penegakan hukum secara objektif dan imparsial dengan jerat KUHP, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perang melawan politik primordialisme yang terwujud dalam tindakan aktif berupa penyebarluasan paham diskriminasi, tidak saja menjadi domain pengawas kepemiluan, akan tetapi memerlukan sinergi dan peran lembaga-lembaga negara lain yang diberikan mandat pengawasan.

Ketiga, Kampanye Cerdas. Tanggung jawab pendidikan politik dibebankan kepada pemerintah dan partai politik, termasuk pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi. Program kerja dan adu gagasan, seharusnya yang ditampilkan oleh pasangan calon kepala daerah ataupun tim suksesnya.

Visi dan misi yang disampaikan merupakan komitmen sekaligus parameter arah pembangunan yang akan dijalankan bila terpilih. Warga secara aktif turut berpartisipasi menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan, sekaligus melakukan pengawasan.

Keempat, merayakan Keragaman. Keragaman yang dimiliki Indonesia harus didorong menjadi episentrum mempererat pertalian dan kebersamaan sebagai sebuah bangsa, bukan menjadi “bahan bakar” yang terus diproduksi untuk memunculkan politik primordialisme.

Keragaman perlu didorong untuk dihadirkan dan diwujudkan dalam praktik sehari-hari, tidak terbatas momentum pemilihan kepala daerah, akan tetapi menjadi semangat mempersatukan dan berbagi peran. Manifesto tersebut dihadirkan sebagai implementasi prinsip kesetaraan (equality), ketergantungan (interdefendance), universal (universality) dan non diskriminasi.(*)

#Polrestanjungpinang, #Pilkadadamai, #Pilkadaserentak

Batam - Berkat kerjasama Petugas Bea dan Cukai dan Polda Kepri berhasil mengamankan kapal ikan berbendera Taiwan yang mengangkut puluhan karung diduga berisikan sabu seberat 1,6 ton, Selasa (20/2), Sekitar pukul 14.00 Wib.

Informasi yang diperoleh media ini, penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Didit Widjanardi.

“Kapolda kepri langsung turun ke lokasi. Ini hasil kerjasama BC dan Kepolisian,” ucap Sumber.

Menurutnya kapal ini berjenis kapal penangkap ikan. Dan tiba di Pelabuhan sekitar pukul 14.00.

“Pengangkut sabu tersebut jenis kapal ikan. Sampai di pelabuhan BC diperkirakan pukul 14.00 tadi,” tutup Sumber.

Hingga berita ini diunggah awak media masih menunggu keterangan resmi dari Kapolda Kepri.

Sebelumnya Lanal Batam juga berhasil mengamankan kapal berbendera Singapura yang mengakut sabu seberat 1 ton.(*)

Sumber : Deltakepri.co.id

#Poldakepri, #Polrestanjungpinang

Mengelola masyarakat super majemuk dan super kompleks memang tidak mudah. Dibutuhkan ketelatenan, kesadaran, dan sekaligus ketegasan. Pula, diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengelola sebuah masyarakat plural, di mana masing-masing individu dan kelompok sosial memiliki aneka ragam motif dan tujuan.

Pluralitas (istilah lain: kemajemukan, keragaman, atau heteroginitas) adalah sesuatu yang bersifat alami, maka tidak ada orang yang bisa menghindar dari kenyataan pluralitas.

Karena pluralitas bersifat alami, maka upaya-upaya menciptakan homoginitas atau keseragaman, apalagi dilakukan dengan paksa dan kekerasan, selalu menimbulkan problem atau masalah di masyarakat.

Sayangnya tidak semua individu dan kelompok memahami pluralitas sebagai sebuah berkah yang perlu disyukuri, melainkan bencana yang perlu diratapi dan dipangkas habis.

Tidak semua orang memandang kemajemukan sebagai sebuah potensi untuk merajut hidup bersama dalam satu makrokosmos, tetapi sebagai sebuah hambatan atau halangan untuk mewujudkan pandangan, agama, atau ideologi tertentu yang mereka impikan dan idealkan di masyarakat.

Karena sikap dan pandangan masyarakat yang berlainan itulah, maka sering kali terjadi benturan-benturan di sana-sini. Oleh karena itu, untuk merawat kebhinekaan atau pluralitas, dibututuhkan sejumlah prasyarat mendasar.

Selain diperlukan kesadaran publik, perlu upaya intensif dan terus-menerus untuk berdialog atau membangun “dialog budaya” dengan berbagai kalangan oleh berbagai kalangan.

Selain itu juga diperlukan intervensi pemerintah sebagai “manajer masyarakat” untuk membuat kebijakan-kebijakan publik di semua sektor (politik, pendidikan, bisnis, dan agama) yang bersifat toleran-pluralis, menghargai hak-hak agama dan politik masing-masing individu, serta menjamin kekebasan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.

Tidak kalah penting juga adalah ketegasan aparat dan penegak hukum dalam menindak para aktor dan pelaku tindakan intoleransi dan kekerasan di masyarakat. Jika ada kesan meremehkan atau membiarkan para pelaku tindakan intoleransi dan kekerasan, maka mereka berpotensi melakukan hal serupa di kemudian hari.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus tegas (bukan keras) menghukum siapapun yang melakukan tindakan kekerasan, intoleransi, dan antikemajemukan, atas nama apapun (agama, ideologi, partai, aliran, ormas, dsb).(*)

#Polrestanjungpinang, #Poldakepri, #Imlek, #Pilkadadamai

Selama ini argumen rasional dalam Pilkada absen karena didominasi oleh narasi black campaign berbasis SARA, smear campaign, dan spin doctors. Semua belah pihak saling menyalahkan, mencaci-maki, menghujat, dan mendiskreditkan pihak lain di tengah absennya wacana yang sehat.

Jika netizen menyangka bahwa dengan “menyuntikkan” kebencian kepada dunia maya akan meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap kandidat yang mereka dukung, hal tersebut jelas sangat keliru.

Hal yang sudah pasti terjadi bukanlah peningkatan kesadaran terhadap para kandidat, namun peningkatan eskalasi potensi konflik horisontal. Sudah terbukti bahwa konflik di dunia maya dapat diperpanjang ke dunia nyata, seperti yang dulu pernah dilakukan sepasang netizen yang berkelahi karena Twitwar yang berawal dari masalah kecil, tetapi menyinggung ego masing-masing.

Bagaimana kalau persitegangan tersebut memasuki eskalasi yang jauh lebih besar? Tentu saja potensi konflik horisontal juga semakin besar, dan hal ini harus dicegah dari awal.

Kita semua sudah lelah dan jemu dengan “penggarapan” intelijen ala operasi khusus yang akhirnya berujung meletusnya konflik horisontal era 80-an seperti pembajakan Woyla, Peristiwa Lapangan Banteng, tragedi Tanjung Priok, dan pengeboman Candi Borobudur.

Menjadi netizen yang rasional adalah dengan tetap berkepala dingin, sejuk, dan tenang di tengah kebisingan twitwar yang ada. Pilkada ini diharapkan menjadi sejuk, karena ketokohan kandidat bijak yang bisa mengimbangi aksi-aksi konfliktual di level masa.

Di level elite, kita pun berharap akal sehat tetap terjaga. Namun, apakah akar rumput bisa mengikuti kebijakan dari kandidat mereka, itu masih harus dilihat lagi.

Walakhir, para elit harus menjadi “oase sejuk” di tengah kebisingan narasi-narasi konfliktual tanpa makna yang beredar di dunia maya. Dan yang kalah penting, penegak hukum, terutama kepolisian, harus tegas menindak segala aksi yang berniat memecah masyarakat atas isu-isu agama dan SARA.(*)

#Polrestanjungpinang, #Poldakepri, #Pilkadadamai, #Tanjungpinang

Tanjungpinang.- Bertempat dibalai adat Pulau penyengat Tanjungpinang, Gubernur Prov.Kepri Dr.H.Nurdin Basirun S.Sos,M.Si meresmikan pembukaan Festival Pulau Penyengat (FPP) 2018,Rabu (14/02/2018).

Tanjungpinang - Personil polres Tanjungpinang beserta jajaran mengikuti kegiatan Upacara bulanan yang rutin dilaksanakan setiap bulannnya.

Tanjungpinang - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang menggelar Deklarasi Pilkada Damai bersama dua pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Kota Tanjungpinang di lapangan Pamedan jalan Ahmad Yani Kota Tanjungpinnag, Minggu(18/2/2018). Kedua paslon itu adalah pasangan Syahrul-Rahma dan Lis Darmansyah-Maya Suryanti.

“Jadi tiga poin penting yang kita sampaikan kepada Paslon agar dapat mengkomunikasikan kepada pasangan calon serta tim sukses dari Paslon ini,agar tidak menggunakan strategi itu ,”cucap Robby usai melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai.

Menurutnya Pilkada yang sukses itu, yang pertama ukurannya adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara, tidak ada kerusuhan didaerah tersebut,masyarakat yang bebas memilih dan tidak ada tekanan apapun dalam memberikan hak pilih. ” Supaya pilkada 2018 ini dapat sukses,” katanya

Jika melihat pada pilkada 2012 yang lalu, pencapaian suksesnya hanya dibawah 50 persen, maka ditargetkan oleh KPU RI tingkat kesuksesan pilkada pada tahun 2018 harus mencapai 77,5 persen.

“Hal ini dapat tercapai dengan semua bantuan stakholder yang terkait, baik itu pemerintah daerah dan rekan-rekan media serta masyarakat saya rasa itu bisa diwujudkan,” ucapnya

Sementara itu ditempat yang sama, Kapolres Tanjungpinang AKP Ardiyanto Tedjo Baskoro mengatakan terkait kegiatan deklarasi damai yang dilaksanakan KPU Tanjungpinang, merupakan deklarasi ke tiga yang di Tanjungpinang, kerena yang sebelumnya deklarasi yang pertama dari polres Tanjungpinang dan Deklarasi Damai Panwaslu.

“Jadi kita kita ketahui bersama sejak tanggal 15 sudah masuk tahap kampanye,” katanya

Ardiyanto menjelaskan dimana tahap kampanye masing-masing Paslon masih berkoordinasi dengan KPU Tanjungpinang untuk memberikan jadwal kegiatan pelaksanaan kampanye pasangan calon adalah KPU Tanjungpinang.

“Minimal H-1 diberitahu kepada KPU, Polres Tanjungpinang dan Panwaslu. Untuk pelaksanaan kampanye,” ucapnya

Menurut untuk personel yang diturunkan dalam pengamanan Deklarasi pilkada damai ini sebanyak 165 personil , dari Polda Kepri 90 personil dan TNI 30 personil. “Jadwal kampanye selama 128 hari , dan berakhir tanggal 23 Juni 2018,” katanya

Usia negara kita yang saat ini, memang masih bisa dianggap muda dibanding dengan negara-negara yang sudah berabad-abad merdeka. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam hati kecil, kerap terasa kurang adanya “progress” yang nyata. Bila ada progress pun di sana sini terasa timpang, kurang seimbang.

Kita sadari bahwa mendorong negara dan organisasi untuk tumbuh memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor eksternal yang begitu sulit dikontrol. Dengan keadaan sekarang yang begitu kompetitif, pertumbuhan yang stabil bahkan bisa tidak terasa sebagai pertumbuhan. Ada anggapan, bila kita mengerjakan hal yang sama dengan yang biasa kita kerjakan dalam lima tahun terakhir, bisa dipastikan perusahaan akan mengalami penurunan kinerja. Ini berarti, kita tidak boleh nyaman menjalankan “business as usual”. Perusahaan atau bahkan negara, perlu memikirkan pertumbuhan secara terpisah dari sekadar menjalankan apa yang sudah direncanakan.

Kita semua setuju bahwa industri telekomunikasi adalah industri yang baru, tempat para C-generation berkarya. Namun sadarkah kita bahwa tetap harus ada yang diperbaharui dari praktik-praktik yang kita terapkan sekarang? Apa jadinya perusahaan Apple, bila Steve Jobs pada tahun 1996 tidak kembali dan melakukan perombakan? Apakah mungkin kita akan menikmati iPad 2 yang akan segera disusul dengan iPad 3? Steve mengatakan, ia “tidak happy” dengan kerjasama yang selama ini berjalan mulus. Ungkapan bahwa ia merasa bosan dengan prosedur yang standar dan hasil yang dicapai perusahaan, memang cukup membuat karyawan terkejut, bahkan merasa aneh. Namun, untuk tumbuh dan sukses kita memang perlu melakukan perubahan yang ekstrim.

Kita perlu menyadari bahwa pertumbuhan bukan sekadar menyangkut strategi, keputusan, kepemimpinan dan risiko. Pertumbuhan terutama menyangkut diri kitanya sendiri. Bila kita hanya bermain di masa kini, tentu kita tidak bisa berharap akan bisa tumbuh dengan optimal. Bila kita sungguh-sungguh ingin mengejar dan menikmati pertumbuhan, kita memang harus berinvestasi pada spirit, mindset, dan pemikiran-pemikiran baru. Diri kita dan organisasi akan mendapatkan dampak dari peran yang kita mainkan dari diri kita sendiri.

Fokus pada manusianya

Tidak jarang kita sendiri merasa, bahwa apa yang sudah kita dapatkan, dari hasil brainstorming yang giat, dan kemudian menjadi solusi untuk masanya, perlu kita jaga, dan kita implementasikan secara konsisten. Dengan berhasilnya kita melakukan sesuatu, ada kecenderungan kita untuk mempertahankan cara itu, kalau bisa, seumur hidup. Mana pernah kita mempunyai keyakinan bahwa pada saat sistem ini kita terapkan kita sudah harus beranjak untuk menemukan expertis, tantangan, bereksperimen, dan bahkan melakukan trial and error baru untuk menghadapi masa depan yang sulit diprediksi. Sayangnya, pasar tidak diam. Alangkah bahayanya, bila kita merasa bahwa perusahaan sudah bisa mempraktikkan cara-cara secara autopilot, tak perlu banyak pembenahan apalagi bila sudah mencetak laba.

Kita menyaksikan betapa awalnya perusahaan-perusahaan telekomunikasi pernah mati-matian membuka pasar dan berhasil meng-cover pasar seluler yang kemudian sudah bergulir sendiri. Namun belakangan, banyak kita lihat pemain seluler yang hanya bisa berperang harga, tanpa bisa memberi nilai tambah yang bisa dijual ke pelanggan. Dari kenyataan ini kita belajar bahwa sekuat-kuatnya modal dalam hal finansial ataupun perangkat keras lainnya, tetap yang paling penting adalah manusianya dalam organisasi. Bila mentalitas manusianya tidak digarap, dengan mudah organisasi akan kehilangan derap untuk tumbuh. Bila proses pembelajaran mandeg, mandeglah juga spirit untuk berkembang. Bila macetnya kerjasama dianggap sebagai suatu hal yang lumrah dan tidak diprioritaskan untuk dibenahi, kita harus siap menanggung dampak turunnya produktivitas dan profit.

Ide baru saja tidak cukup

Tuntutan untuk berpikir kreatif dan inovatif saat sekarang ternyata tidak cukup. Banyak organisasi sampai membuat “boot camps” agar semua isi pikiran kreatif bisa menelurkan inovasi. Namun, alangkah seringnya kita menemukan ide-ide yang setengah masak, alias sulit diimplementasikan, bahkan tidak “strategic fit”. Jika kita menelaah, segera kita bisa melihat bahwa ketuntasan mengimplementasikan ide baru lebih disebabkan karena sikap ragu untuk mengganti praktik existing, ketakutan akan kegagalan, sikap “bukan tugas saya”, serta terlalu banyak “silo”. Proses-proses manusiawi di dalam organisasi ternyata tetap yang nomor satu untuk dibenahi. Kita harus meyakini bahwa pertumbuhan organik di dalam jiwa manusia di setiap organisasilah yang menjadi penentu kemajuan Institusi.

Inovasi yang menggebrak sudah pasti menjanjikan “added value” yang besar. Perubahan arah dan semangat transformasi sudah pasti menghentikan kebiasaan-kebiasaan lama yang ada. Namun, tidak secara otomatis individu dalam organisasi mempunyai persepsi dan terjemahan yang seragam terhadap sasaran dan cara mencapainya. Ada orang yang lari untuk mengejar sasarannya, tetapi ada juga yang ragu-ragu dan agak mengerem langkahnya.

Tantangan kita adalah menggaungkan arah dan sasaran bersama ini ke seluruh organisasi. Bila sasarannya relevan, jelas dan berguna bagi kepentingan umum, maka individu dalam organisasi pasti akan menggerakkan spirit dan energinya untuk menuju sasaran itu sehingga kemungkinan suksesnya lebih terjamin. Peluang masih terbentang luas, di luar apa yang sedang kita tekuni. Kita harus tumbuh pesat dan cerdas menyambut peluang tersebut.(*)

#Polrestanjungpinang, #Poldakepri, #Sispamkota