Kapolda : Democratic Policing merupakan paradigma kekinian berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Polisi

Kapolda : Democratic Policing merupakan paradigma kekinian berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Polisi 

Batam - Mengangkat tema Democratic Policing Dan Strategi Pengembangan Kerjasama Keamanan, Perbatasan, Perairan Dan Penguatan Ekonomi Kepulauan Riau, Kapolda Kepri bersama dengan Kepala Puskamnas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Prof (ris) Hermawan Sulistyo, ma, ph.d dan Ceo Concern Strategic Think-Thank Ir. Juni Thamrin, m.sc, ph.d) hadir sebagai pembicara pada Kegiatan Focus Group Discussion yang digelar di Ballroom Hotel Alium Batam kepri , Kamis (2/10).

Membuka kegiatan tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol. Drs. Sam Budigusdian, MH mengatakan  Democratic Policing merupakan paradigma kekinian berkenaan dengan tugas dan tangggung jawab Polisi di dalam masyarakat yang dilayaninya.

Kapolda Kepri menyampaikan dengan paradigma seperti itu, Polri dalam memaknai tugas dan fungsinya, tentu saja tidak bisa disamakan lagi dengan apa yang dilakukannya pada lima atau sepuluh tahun yang lalu, apalagi dikonversi seperti pada era orde baru, dimana Polri saat itu menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

“Kapolri Jenderal Polisi H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. telah memberikan pengarahan secara lengkap tentang bagaimana Polri memainkan tugas dan fungsinya sekarang ini,”Jelasnya lebih lanjut.

Dilanjutkan Kapolda, bahwa Polisi bukan hanya bertugas melindungi hak asasi manusia  saja, tetapi juga bertugas untuk memastikan bagaimana masyarakat terlindungi hak-hak dalam ekonomi, sosial dan budaya. Polisi harus bisa menjamin bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan bahan pokok sebagai bagian dari hak mereka untuk hidup.

“Oleh karena itu, jika ada oknum pengusaha yang bermain kotor misalkan dengan menimbun barang untuk memainkan pasar seolah-olah stok menipis, sehingga harga barang kebutuhan tersebut dapat dipaksa naik begitu sebagian disuplai ke pasar, maka Polisi harus menindaknya secara pro justicia atau ditindak secara hukum,”tegas Kapolda.

Sebelum menutup kata sambutannya, Kapolda Kepri berharap dengan terselenggarakannya Focus Group Discussion ini, perlu kita pikirkan bersama bagaimana pengusaha domestik dan asing tertarik untuk memanamkan modalnya di Provinsi Kepri. Dengan cara saling bahu-membahu antara Polri dengan semua komponen atau stake holder di sini.

Pada Focus Group Discussion kali ini turut hadir sebagai tamu undangan diantaranya Ketua Komisi Bidang Hukum Dan Keamanan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kakesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, Para Pejabat Utama Polda Kepri dan Para Kapolresta Jajaran Polda Kepri.